Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.
Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
The moment of Sumpah Pemuda (Young Person Oath) passed off 84 many years ago, reflecting the spirit of nationalism that is still extremely important Within this Reformation era. This paper endeavors to dig deeper indicating of Sumpah Pemuda in its pre-independence era and implementing it to our modern day circumstance.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Intelligence given that the “first line of battle” requires adaptation to your instances and threats. The orientation in institutional improvement is on the development that synergizes five facets; democracy and also the principles on the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, a chance to read modern threats, and transformation in the capabilities furnished by the point out to have most results.
Since the beginning with the 1998 reforms, the strain from civil Modern society to perform intelligence reform was not potent enough. Other than the structural political modify which include democratic elections and amendments or cancellation of articles on the constitution and authoritarian laws, the principle protection sector difficulties had been only marginally resolved.
15 unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Workplace with the Director of National Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;
Regulasi yang kuat dan edukasi bagi investor dapat mengurangi risiko spekulasi berlebihan yang mendekati praktik perjudian.
atas klik disini informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Foundations set up by foreign folks or entities needs to have no less than 1 Indonesian member on the executive board; that member should function the inspiration’s chair, secretary or treasurer.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.